Bacapres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menegaskan,
semua pihak tanpa terkecuali harus bisa mengakses Kredit Pemilikan Rumah atau
KPR dengan harga terjangkau. “KPR untuk semua, semua harus bisa akses KPR
dengan harga terjangkau. Bagaimana kredit perumahan rakyat itu bisa diakses
semua warga negara,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam Talkshow bersama
Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di
Jakarta, Jumat 10 November 2023.
“Kita tawarkan executive order kepada bank BUMN untuk
eksekusi KPR dengan suku bunga tetap dan rendah (5%) selama itu pembelian rumah
pertama. Bunga murah tidak hanya untuk rumah baru tapi juga bisa untuk rumah
bekas sehingga KPR bisa digunakan untuk lebih banyak unit,” kata Anies.
Selain itu, ujarnya, ada juga program KPR untuk pekerja
informal akan dijamin oleh negara. Potensi skemanya ini, kata Anies, dijamin
melalui lembaga penjamin KPR, atau mereformasi Jamkrindo.
Wakil Ketua APERSI Mohamad Solikin menyatakan apresiasi
kepada Anies yang sangat peduli dan menginginkan rakyat dapat memiliki rumah
dengan mudah. “Saat ini keinginan masyarakat untuk memiliki rumah dengan
memanfaatkan KPR banyak terganjal diskriminasi administrasi perbankan yang
sebagian besar adalah bank-bank BUMN. Padahal, seharusnya bank memudahkan
rakyat punya rumah seperti yang diamanatkan konstitusi,” ujar dia, Sabtu 11
November 2023.
Menurut Solikin, sektor perumahan adalah kebutuhan dasar
rakyat. “Lima hal yang bisa mengakselerasi sektor perumahan adalah kebutuhan
lahan atau land bank, kemudian kultur budaya dan kearifan lokal sangat
menentukan, seperti tanah sultan ground, tanah geopark, LSD (lahan sawah
dilindungi) semua bisa disinkronkan dengan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang).
Ketiga, terkait dengan keruwetan dan proses perizinan, ternyata belum semua
daerah memiliki RDTR. Keempat, BPN dan Pemda punya PR besar dari sisi SDM.
Terakhir, anggaran pemerintah di sektor ini sangat kecil dan suku bunga baik
untuk kredit kontruksi dan lahan masih tinggi,” terang Solikin.
“Jika Anies jadi Presiden, wajib ada badan atau kementerian
tersendiri terkait perumahan rakyat,” ujarnya.
Selain itu, Moh Solikin juga berharap pemerintah bisa
mempermudah pengurusan perizinan dan menyederhanakan aturan perizinan. “Pemerintah
bisa membantu dengan menyederhanakan proses perizinan, sehingga developer dapat
menekan harga jual properti. Proses yang rumit itu biasanya terjadi saat
pengurusan sertifikasi lahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan perizinan
di pemerintah daerah,” paparnya ( Sumber
: JAKARTA | KBA )
